Jakarta merupakan Ibukota dari Negara Indonesia. Di kota
inilah kita dapat menjumpai orang-orang, wilayah, dan tempat-tempat yang
berbeda. Dengan banyaknya sesuatu hal yang berbeda ini sehingga terkadang
memunculkan bebagai masalah mulai dari hal kecil hingga menuju hal yang lebih
kompleks lagi.
Belum lama ini, sekitar awal April 2016 Gubernur DKI Jakarta
membuat keputusan untuk membongkar salah satu pasar ikan didaerah Jakarta Utara
tepatya yaitu Pasar Ikan Luar Batang. Menurut kabar yang santer terdengar
bahwasannya penggunaan lahan yang dijadikan sebagai Pasar Ikan ini tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Fungsi sesungguhnya lahan
tersebut yaitu dijadikan sebagai Alur penyeimbang air laut ketika sedang
pasang. Namun ketika dijadikan lahan untuk daerah perniagaan, lahan tersebut
akhirnya banyak mengalami perkerasan tanah bahkan sampai ada yang memakai
daerah laut untuk perniagaan sehingga membuat pengecilan kawasan air laut. Maka
dari itu Gubernur DKI Jakarta membuat revitalisasi lahan agar dapat dijadikan
fungsi yang sesuai dengan RTRW DKI Jakarta.
Untuk Warga yang terkena revitalisasi maka akan dialihkan
perninagaannya ke Pasar Ikan Muara Baru. Walaupun sudah dijanjikan untuk dapat
dipindahkan tetapi kerusuhan dalam proses pembongkaran bangunan di lahan
tersebut masih saja terjadi. Banyak masyarakat sana yang sangat tidak setuju
untuk diadakan relokasi ke Pasar Ikan Muara Baru. Namun, siap tidak siap, mau
tidak mau, hal ini semakin lama menjadi semakin nyata untuk dilakukan.
Untuk masyarat yang terkena revitalisasi ini, juga diberikan
2 pilihan untuk tinggal. Hal pertama yaitu akan diberikan fasilitas rumah susun
di daerah Jakarta Timur atau kembali ke kampung halamannnya masing-masing. Ada
beberapa keluarga yang akhirnya memilih tinggal di rusun Jakarta Timur dengan
membayar iuran bulanan +/- 300rb-an (Belum termasuk listrik + air) namun tidak
sedikit juga yang akhirnya memilih kembali ke kampung halamanya tersebut.
Masyarakat memberikan opini bahwa jarak antara rusun dan
tempat bekerja dihitung lumayan jauh dan mengakibatkan adanya penambahan biaya
transportasi pulang-pergi. Sedangkan apa yang didapat/pemasukannya tidak
sebanding dengan apa yang dikeluarkannya.
Beberapa ahli juga mengatakan, bahwa sebenarnya hal yang
dilakukan pemerintah DKI Jakarta sudah baik dan cenderung sangat baik. Namun,
pemerintah kurang memikirkan keadaan yang akan dihadapi oleh setiap keluarga
yang menghuni di rusun. Ketika yang biasanya berjualan bisa selalu ramai, maka
ketika dirusun keramaian itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi
sebelumnya. Justru lebih mendominasi sebaliknya. Maka dari itu, alangkah
baiknya setiap perilaku/perbuatan yang akan dibuat/dilakukan, tidak hanya
memikirkan revitalisasinya saja. Melainkan harus memikirkan dampak terhadap
setiap keluarga yang terkena revitalisasi, khususnya dalam bidang perekonomian
masyarakatnya diminimalkan untuk sesuai dengan sebelumnya.
Sumber:
